NOT KNOWN FACTUAL STATEMENTS ABOUT INTELIJEN INDONESIA

Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Blog Article

The process of drafting the law on intelligence proposed within the 1998 reform deal was callous. There have been advantages and drawbacks regarding the need to have for this legislation, as well as draft proposed by The federal government was closely criticized. Nonetheless, the draft furnished the legislation enforcement authority to intelligence apparatus with exclusive powers in civilian strategic intelligence functions.

Remaining radical teams: all those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;

(two) Carry on to fortify countrywide and regional initiatives to promote and safeguard human rights defenders;

Peran untuk melakukan vaksinasi secara langsung ke masyarakat akan lebih tepat jika dilakukan oleh orang yang memang ahli di bidang kesehatan misalnya Kemenkes.

There is condition court of initially occasion in Each individual district and municipalities that specials with civil and prison conditions involving Indonesian or international citizens. Industrial Relations Dispute Court

Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.

Together with the EIT Legislation, treason (makar) and blasphemy laws rates beneath the Criminal Code, which happen to be expanded from the 2022 Edition, have also been used to suppress the right to freedom of expression in Indonesia.

Kejutan-kejutan tersebut harus dicegah agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan ke depan.

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Application besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

BIN harus mampu menerapkan metode ini agar tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa yang sudah terjadi, tetapi juga dapat mencegah ancaman sebelum mencapai titik eskalasi.

Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru informasi lebih lanjut intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.

While in the late 1960s to 1970s when BIN was continue to known as BAKIN, Colonel Nicklany who At the moment served as head of deputy II of BAKIN, questioned for aid in the CIA, MI6, and MOSSAD to coach a new BAKIN device identified as Satsus Intel (satuan khusus intelijen/Particular intelligence device) which was tasked with managing foreign counterintelligence, namely catching overseas spies running in Indonesia In particular from communist countries, Though Indonesia doesn't have diplomatic relations with Israel, Nicklany did not treatment concerning this and stated: "We're going to bring in these Israeli instructors simply because they are the best in environment," according to Israeli officials interviewed in 2007.[twenty]

[31] Munir Said Thalib is surely an idealistic human rights activist who defends victims of violations and is also prepared to confront the military and law enforcement to struggle for the rights of these victims. Threats of murder and intimidation to drive Munir to prevent his functions while leading KontraS and Imparsial (the two strongest human legal rights advocacy corporations in Indonesia Started by him) are nothing at all new, such as checking and makes an attempt to thwart his protection actions performed by factors of the safety forces immediately or indirectly.

The Law and Human Legal rights Ministry submitted the government’s final draft revision of your Felony Code to the House of Reps on July six 2022 In spite of popular calls to pause deliberations by civil Culture. The most recent Model from the Felony Code bill criminalizes insulting a sitting down president or vice president, Whilst the government has manufactured modifications to incorporate an additional affliction that “criticisms” made towards the President are not a crime if they are manufactured while in the “general public fascination”.

Report this page